Pangkalpinang Genjot Pelayanan Publik, Ajukan Tambahan Guru dan Nakes ke Pemerintah Pusat
PangkalPinang- Pemerintah Kota Pemkot Pangkalpinang secara resmi mengajukan permohonan tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS untuk dua sektor vital yang menjadi pondasi kota: Pendidikan dan Kesehatan. Langkah strategis ini diambil untuk mengatasi kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Baca Juga : Langit Merawang Menyala Membakar Dewa Raksasa demi Tradisi Suci
Kualitas Generasi dan Kesehatan Masyarakat adalah Prioritas
Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menegaskan bahwa guru dan nakes adalah tulang punggung pelayanan dasar masyarakat. “Sampai saat ini, jumlah kedua tenaga profesional ini masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Pangkalpinang,” ujar Unu. Pernyataan ini disampaikannya usai melantik 12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, sebagai bagian dari upaya memenuhi kekurangan tersebut.
Unu menjelaskan bahwa kehadiran guru yang memadai bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang investasi bagi masa depan. “Setiap anak di Pangkalpinang berhak dididik dan dibimbing oleh guru yang berkualitas, yang dapat menjadi teladan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Kekurangan guru akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya ketersediaan tenaga medis hingga ke tingkat pelayanan paling dasar. “Tenaga kesehatan yang cukup adalah kunci untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima, merata, dan berkeadilan. Mereka harus hadir di puskesmas dan fasilitas kesehatan lain untuk melayani dengan sepenuh hati. Jika jumlahnya kurang, maka yang terganggu adalah kesehatan dan nyawa masyarakat,” imbuh Unu.
Usulan Telah Dikirim, Menunggu Respons Pusat
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Pangkalpinang telah menyampaikan usulan resmi tambahan formasi ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meskipun jumlah pasti formasi yang diajukan belum diungkapkan secara detail, langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah.
“Kami sudah mengajukan usulan tambahan formasi ke Menpan RB dan BKN. Mudah-mudahan bisa diakomodir, agar kekosongan tenaga baik ASN maupun PPPK di dua sektor ini dapat segera terisi. Target akhir kami adalah pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan bisa semakin optimal dan merata,” ungkap Unu.
Komitmen Jangka Panjang: CPNS dan PPPK
Pemkot Pangkalpinang tidak hanya berfokus pada satu skema rekrutmen. Pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan semua jalur, tidak hanya melalui rekrutmen PPPK yang sedang berjalan, tetapi juga dengan terus mendorong dibukanya kembali formasi CPNS di masa mendatang.
“Kami berharap kebutuhan tenaga guru dan tenaga medis di Pangkalpinang bisa terpenuhi melalui berbagai skema. Ini adalah langkah penting agar masyarakat benar-benar dapat merasakan pelayanan yang baik dan nyata dari pemerintah daerah mereka,” pungkas Unu.
Tantangan Kebijakan Nasional
Perlu dicatat bahwa kebijakan rekrutmen CPNS berada di tangan pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada kepastian dari Jakarta mengenai kuota dan waktu pelaksanaan rekrutmen CPNS untuk tahun-tahun mendatang. Usulan dari Pangkalpinang ini akan bersaing dengan kebutuhan daerah lain di Indonesia, sehingga diperlukan advokasi yang kuat dan berkelanjutan.
